Sumber: https://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20131001232914AAGtoWL

Coba perhatikan gambar di atas. Iya setidaknya itulah beberapa pendapat masyarakat terhadap kinerja kerja aparat kepolisian di Indonesia. Kali ini kita akan membahas bagaimana pendapat masyarakat terhadap aparat kepolisian di Indonesia,tetapi sebelumnya ada baiknya ketahui dulu apa itu polisi.

Kata polisi berasal dari Politeia, adalah sebuah judul buku yang ditulis oleh Plato, seorang filsuf Yunani Kuno. Buku itu berisi tentang teori dasar polis atau Negara kota. Pada zaman itu kelompok-kelompok manusia berbentuk himpunan yang merupakan satu kota. Dari kata politeia itu kemudian timbul kata politik yang di maksudkan sebagai tata cara mengatur sistim pemerintahan, kata polisi yang mengatur penegakan peraturan, kata policy atau kebijaksanaan dan sebagainya. Pengembangan dari semua itulah yang melahirkan Negara dengan segala atribut dan pengaturannya hingga saat ini.

Kemudian kata politeia berkembang menjadi maknanya menjadi fungsi polisi seperti yang ada sekarang. Sampai saat ini polisi di Italia di sebut politeia, yang di Perancis disebut La Police, di Inggris menyebutnya Police, Belanda Politie dan German Polizei. Indonesia mengikuti tradisi Belanda menyebutnya dengan kata Polisi atau Politie di eja dengan ejaan Indonesia. Di Malaysia mengikuti tradisi Inggris dengan ejaan melayu, Police.

Menurut Kunarto, (1997) Sejarah kepolisian, tumbuh dan berkembang bersama dengan tumbuh dan berkembangnya peradaban manusia. Setiap peradaban manusia yang memulai dan merasakan perlunya keamanan, ketentraman, dan ketertiban dalam mempertahankan kehidupannya, pada saat itulah sebenarnya fungsi polisi itu ada, tumbuh dan berkembang.

Fungsi polisi itu tumbuh dan berkembang semakin jelas manakala ancaman terhadap suatu kelompok semakin nyata. Ancaman itu tidak hanya berupa bahaya yang datang dari luar kelompok itu, tetapi juga berupa ancaman yang ada didalam kelompok itu sendiri maupun ancaman dari luar kelompoknya. Kehidupan akan senantiasa melahirkan pergulatan hebat, dimana manusia yang kuat pada kelompoknya selalu bertindak sebagai pimpinan untuk melawan musuh dan melindungi kelompok lainnya. Tindakan manusia kuat itulah wujud dari fungsi polisi yang paling sederhana.

Olehnya itu, berbicara mengenai aparat keamanan dalam negeri dalam hal ini adalah pihak kepolisian, tentunya mendapatkan posisi yang penting dalam upaya peningkatan keamanan dalam negeri tersebut, dalam hal ini adalah NKRI pada umumnya. Olehnya itu,sudah barang tentu tugas dari penjaga stabilitas keamanan di suatu negara dimandatkan kepada polisi di samping tentara. Membuat aman dan rasa nyaman kepada masyarakat adalah salah satunya. Segala tindak kejahatan dan semua tindakan yang dapat merugikan khalayak ramai adalah “makanan” mereka sehari.

Jika kita bertanya kepada anak-anak kita, saudara kecil ataupun kerabat dan anggota keluarga mengenai cita-cita, profesi sebagai polisi masih menjadi favorit pilihan mereka di samping menjadi dokter yang sangat lumrah. Ini sebenarnya nilai tambah bagi sosok seorang polisi. Ia begitu diidamkan karena kemuliaan dan keikhlasannya membantu dan menjaga masyarakat dari tindak kejahatan dan kesulitan serta ketakutan akan kondisi keamanan. Sosok polisi yang bersahaja menjadi panutan bagi semua masyarakat seperti sosok polisi yang diidamkan.

Akan tetapi dalam perkembangannya, Polri (Polisi Republik Indonesia), yang memegang kuasa penuh atas hal tersebut bukan saja menjadi sosok bak pelindung namun juga kerap sebagai momok yang menakutkan bagi orang-orang yang tak bersalah atau melanggar hukum. Seiring berkembangnya dan beranekaragamnya akan dinamika kehidupan, baik di sisi sosial, ekonomi dan politik, Polri menjadi momok yang menakutkan. Bukan dikarenakan mereka memiliki senjata yang kapan saja siap disodorkan ke semua pihak jika melanggar hukum, tapi juga karena moral dan etika dasar polisi sudah luntur di institusi besar ini.

Tak perlu jauh-jauh kita melihat bagaimana etika dan moral seorang polisi itu menjadi momok menakutkan bagi masyarakat termasuk kita sendiri. Di jalan-jalan, tentunya kita sering menemukan polisi lalu lintas yang mangkal dan patroli di setiap sudut kota dan daerah. Tugas mereka di sana adalah menertibkan pengguna jalan dan memantau kondisi jalan, tapi bukan itu yang terjadi, mereka (oknum) justru merisaukan masyarakat dengan dalih penegakkan hukum. Pemerasan, intimidasi dan tindak tak terpuji yang sudah sepatutnya di pegang polisi, telah terlalu sering dilakukan. Hal ini berlanjut sampai sekarang dan tak ada tindakan dari atasan mereka di institusi. Lain halnya lagi, ada juga (oknum) polisi yang menjadi centeng dari pembuat atau pelaku tindakan yang melanggar hukum. Club-club malam, tempat prostitusi, bahkan tempat berjudi justru mendapatkan perlindungan dari (oknum) polisi, padahal semestinya mereka memberantas hal tersebut. Dalam hal ini masyarakatlah yang menjadi pihak pertama yang dirugikan.

Seperti beberapa contoh artikel di bawah ini (2005-2015) yang mengungkapkan hasil survey ketidakpuasannya masyarakat terhadap kinerja kerja polisi

http://lapatuju.blogspot.com/2013/04/polisi-di-mata-masyarakat.html

Kinerja Polisi dalam sejumlah aspek di Mata Publik

Di mata publik, kinerja polisi bervariasi, tergantung aspek dan dimensinya. Dalam pemberantasan perjudian, penangkapan teroris dan perlindungan terhadap aksi kriminalitas pencurian, pada umumnya masyarakat pada umumnya kinerja polisi dinilai masyarakat baik. Tapi ada juga yang dinilai buruk oleh umumnya warga, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan penanggulangan korupsi di tubuh polisi sendiri, pemerasan oleh oknum polisi dan tindakan ilegal minning dan penyelundupan.

(Survei september 2005)

Sumber : http://www.lsi.or.id/riset/39/kinerja

Kinerja Polri Dapat Rapor Merah dari IPW

Minggu, 21 Desember 2014 | 17:39 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Kinerja Kepolisian Republik Indonesia tahun 2014 dinilai sangat tidak memuaskan masyarakat. Reformasi kepolisian sebagai pengayom, pelindung, pelayan masyarakat juga jalan di tempat. Padahal Polri memiliki 420.275 personel disertai anggaran Rp 44,5 triliun tahun 2014. Akibatnya, lembaga penegak acto pimpinan Jenderal Sutarman itu mendapat rapor merah dari Indonesian Police Watch (IPW).

“Kinerja Polri masih merah karena integritas, keteladanan, profesionalisme dan kemitraan sangat lemah dan tidak ada kemajuan sama sekali selama tahun 2014,” ujar Juru bicara IPW Sogi Sasmita dalam acara diskusi dengan tema ‘Police Outlook 2005, Evaluasi dan Proyeksi Kinerja Polri’ di Jakarta, Minggu (21/12/2014).

Hadir dalam acara itu, pengacara Eggy Sudjana, pengamat kepolisian Haris Indra dan Sekretaris Jendral Kompolnas, Hadri Safriadi Cut Ali. Dengan mendapat rapor merah, Sogi menilai Sutarman gagal dalam memimpin lembaga kepolisian. “Presiden harus mengganti Kapolri demi untuk menata kembali institusi kepolisian lebih baik ke depannya,” tegas dia.

Dengan mengganti pucuk pimpinan di tubuh kepolisian, otomatis satuan tingkat kerja yang ada di bawahnya juga akan diganti dengan calon yang lebih segar dan baik. Sogi mencontohkan beberapa kasus yang membelit kepolisian seperti pembukaan rekening milik actor judi online di Jawa Barat yang melibatkan oknum kepolisian. “Jadi ini membuktikan ada konspirasi antara aparat dengan pelaku kejahatan,” kata dia.

Selain itu, lanjut dia, keteladanan pimpinan Polri hilang sehingga muncul bentrokan di Batam antara oknum kepolisian dan tentara. Lebih memprihatinkan lagi, kata dia adalah kriminalisasi terhadap anggota Kompolnas. “Dengan bukti itu semua aspek integritas, keteladanan, dan kemitraan antara polisi dan pengawas (kepolisian) tidak berjalan dengan baik,” ungkap dia lagi.

Dalam paparan Police Outlook 2015 ini telah dimatrikulasi evaluasi kinerja satuan kerja. Rapor merah diberikan kepada Bareskrim, Intelkam, Irwasum, Korlantas, Polda Sumut, Polda Sulsel, Polda Jawa Tengah, Polda Jawa Barat, Polda Kalimantan Timur, Polda Kepri. Selain itu, Polda Sumatera Barat, Polda Jambi, Polda Bengkulu, Polda Lampung, Polda Kalimantan Barat, Polda Kalimantan Tengah, Polda NTT, Polda NTB, Polda Sulawesi Utara dan Polda Gorontalo.

Polda Sulawesi Tenggara, Polda Maluku, Polda Maluku Utara, Polda Aceh, Polda Sumatera Selatan, dan Polda Papua juga mendapat rapor merah. “Adapun actore ukuran memberikan rapor merah adalah actor integritas, keteladanan, profesionalisme, kemitraan,” tandas dia.

http://nasional.kompas.com/read/2014/12/21/17393691/Kinerja.Polri.Dapat.Rapor.Merah.dari.IPW

Masih Tinggi Ketidakpuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Polisi

Sabtu, 06 Juni 2015

Kinerja polisi yang mendapat ketidakpuasan publik tertinggi adalah penanganan korupsi yakni 78,4 persen, sementara bidang penegakan hukum dan HAM 58 persen dan penanganan narkoba 53,2 persen.

Sekitar 67 persen responden menilai positif kinerja polisi dalam menangani kasus terorisme, namun menilai negatif untuk penanganan hukum dan HAM.

Hal tersebut terungkap dalam survei yang dilakukan 'The Indonesian Human Rights Monitor' (Imparsial) sejak 17 Juni hinga 4 Juli 2011. Survei terhadap kinerja polisi ini dilakukan di DKI Jakarta dengan jumlah sample sebanyak 500 orang responden.

Peneliti dari Imparsial Qufron Mabruri menjelaskan, ketidakpuasan masyarakat DKI Jakarta terhadap kinerja polisi cukup tinggi dan hampir merata di semua bidang, kecuali dalam penanganan kasus terorisme.

Dari hasil survei 'Imparsial' ini, kinerja polisi yang mendapat ketidakpuasan publik tertinggi adalah penanganan korupsi yakni 78,4 persen, sementara bidang penegakan hukum dan HAM 58 persen dan bidang penanganan narkoba 53,2 persen.

Sedangkan dalam penanganan kasus terorisme, sekitar 67 persen responden menilai positif kinerja polisi selama ini.

Qufron Mabruri mengatakan, "Meski penanganan terorisme memperoleh respon positif dari publik DKI Jakarta, ia tidak menjadi ukuran bahwa kinerja kepolisian secara keseluruhan telah membaik. Buktinya hampir semua indikator kinerja yang diangkat didalam survei ini disikapi secara tidak puas, artinya (masih) mendapat rapor buruk dari publik. Misalnya, polisi dinilai (oleh masyarakat) masih terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme, masih melakukan penyiksaan, masih melakukan pungutan liar dan lain sebagainya."

Sementara, Direktur Program Imparsial Al- Araf menyatakan pengawasan yang lemah terhadap institusi kepolisian menjadi hambatan utama dalam upaya perbaikan kinerja polisi. Menurut Al-Araf, hasil survei ini akan disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Komisi Hukum DPR dan Kapolri Jenderal Timur Pradopo.

Al- Araf mengatakan penilaian publik DKI Jakarta tersebut sesungguhnnya menjadi kritik dan sekaligus evaluasi terhadap polisi agar memperbaiki kinerjanya dan melanjutkan agenda proses reformasi yang dicanangkan.

Al-Araf mengatakan, "Bahwa pengawasan menjadi hambatan. Mengapa tugas dan kerja polisi menjadi sangat buruk. Hal ini menunjukan bahwa peran Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang sudah dibentuk beberapa tahun belakangan, gagal. Kompolnas tidak memiliki kinerja yang cukup baik didalam melakukan kerja-kerja untuk pengawasan."

Dosen Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia Bambang Widodo Umar mengungkapkan kinerja kepolisian meski di masa reformasi belum mengalami begitu banyak perubahan. "Saya bekas polisi juga, perubahannya hanya bersifat material, gedung-gedungnya bagus, pakaiannya bagus, mobinya banyak tetapi dalam sikap mental, itu yang diharapkan masyarakat belum banyak berubah. Di dalamnya itu penyidik-penyidik mudah diintervensi oleh mafia-mafia dari luar karena masalah-masalah intervensi dari luar itu cukup kuat. Dan itu sering menggunakan kekuatan politik ataupun juga kekuatan ekonomi," ujar Bambang.

Namun, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, I Ketut Untung Yoga membantah jika polisi tidak serius menangani berbagai kasus termasuk kasus korupsi. Menurutnya reformasi kepolisian selama ini telah berjalan dengan baik.

Sumber : http://www.voaindonesia.com/content/masih-tinggi-ketidakpuasan-masyarakat-terhadap-polisi-125737878/95670.html

Dan pada umumnya, dalam ranah penegakkan hukum, sudah terbukti dan terlihat jelas, begitu banyak (oknum) dari Polri yang menjadi mafia-mafia dan pelanggar hukum negara. Korupsi dan nepotisme tumbuh subur di tubuh Polri. Melihat “kegilaan” (oknum) Polri seperti itu tentu masyarakat semakin antipati terhadap Polri. Tetapi, untungnya, institusi yang dahulu menjadi panutan kita semua, juga memiliki prestasi yang sedikit banyak dapat menutupi boroknya. Adanya Badan Narkotika Nasional (BNN) yang serius membunuh jarungan narkoba di dalam negari dan Detasemen Khusus (DENSUS) yang fokus memberantas aksi terorisme, juga berbicara banyak. Keberhasilan BNN dalam memberantas peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang direspon dan dinilai masyarakat dengan tingkat kepuasan yang lumayan yakni 59% dalam laporan yang dilakukan Litbang KOMPAS. Di samping itu, Densus yang belakangan ini mengalami peningkatan citra dan popularitas, dinilai dan direspon masyarakat dengan tingkat kepuasan yang sangat baik, yaitu sekitar 77%.

Dan tentunya, berbicara mengenai harapan dan tantangan tentang kepolisian ini, maka sebagai warga negara Indonesia, kita semua berharap Polri ke depannya dapat menjadi lebih baik dan setia dalam melayani masyarakat seperti moto mereka. Namun tidak menuntut Polri untuk berubah. Harapan masyarakat itu akan menjadi tantangan berat bagi Polri untuk menjadi lebih baik. Salah satunya dengan mereformasi dalam skala besar tubuhnya (Polri). Memberantas segala tindak pelanggaran hukum dan menjaga masyarakat agar tetap selalu ada dalam rasa aman dan nyaman harus menjadi tugas utama bagi mereka, hanya tinggal menunggu eksekusinya saja nanti seperti apa. Jika harapan masyarakat dan tantangan bagi Polri itu tidak dengan serius dilaksanakan, jangan harap, Polri dapat kembali bercitra baik. Bahkan di masa depan nanti, anak-anak dan sanak saudara kita akan enggan menyebut profesi sebagai polisi menjadi cita-cita mereka.

Di lain sisi, seorang polisi dalam melaksanakan tugasnya akan memiliki banyak pilihan untuk menempatkan dirinya pada bentangan yang luas antara spektrum posisi dibenci atau dimuliakan, atau memilih posisi biasa-biasa saja. Namun apapun posisi yang dipilih, sesungguhnya polisi senantiasa dibutuhkan masyarakat. Di era transisional sesungguhnya tidak mudah menjadi seorang polisi. Menghadapi masyarakat, mereka harus bersikap ramah dan bertindak bijak. Kepada penjahat, mereka harus selalu waspada. Tak jarang polisi yang bertugas sebagai penegak hukum, berada di ambang bahaya. Nyawa atau setidaknya luka di tubuh menjadi taruhannya. Namun, kenyataannya sebagian besar masyarakat menganggap fungsi polisi sebagai penegak hukum dan pelayan masyarakat, masih terkontaminasi dengan kesan polisi yang masih memiliki perilaku distortif dan destruktif baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pelayan masyarakat.

Dalam menyikapi sesuatu, kita akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana cara kita memandang persoalan itu sendiri, demikian juga dalam memandang polisi, yang kini sedang mengalami proses metamorfosis melalui reformasi struktural, instrumental dan reformasi kulturalnya. Setiap orang bisa dan berhak memandangnya dari sudut pandang masing-masing, tetapi yang pasti kita tidak boleh mengembangkan apalagi memaksakan pandangan pesimis yang mengalahkan rasa optimis. Seperti pepatah Skotlandia bahwa “Lebih baik kita menyalakan sebuah lilin kecil daripada (hanya) menyumpahi kegelapan”, karena terus-menerus menyalahkan kegelapan tidak akan membawa kita keluar dari kegelapan itu sendiri. Kupu kupu yang indah dan memberi keindahan, merupakan hasil proses metamorfosis dari sebuah kepongpong.

Dalam perjalanannya, kepolisian menjadi amat dibutuhkan, terutama saat instabilitas, kriminalitas, dan kekerasan komunal kian merebak. Masalahnya yang tidak pernah kunjung berhenti adalah, mengapa polisi yang dirindu juga sekaligus dibenci ?

Pandangan masyarakat terhadap kinerja Polri terdapat berbagai penilaian Positif dan negatif dari masyarakat. Baik buruknya citra Polri juga tergantung dari sikap masyarakat, bersikap apatis, reaktif, kritis atau telah puas atas kinerja Polri selama ini. Polisi yang berkarakter terpuji yang dapat menempatkan diri sebagai seorang moralis, bapak, teman, pengabdi, dan tokoh yang dikagumi dan dihormati. Artinya kemulyaan martabat dan kehormatan anggota Polri dapat di lihat dari besarnya penghargaan dan pengakuan masyarakat terhadap profesinya. Penghargaan yang sesungguhnya tercermin dalam realitas perilaku pengabdian dan pelaksanaan tugasnya yang membawa manfaat bagi masyarakat, bahkan ditempatkan secara terhormat di tengah kehidupan masyarakat.

Persepsi buruk masyarakat terhadap citra kepolisian adalah akibat dari ketidak-mampuan polisi menjadi pengayom masyarakat. Masih banyak orang yang mencibir bahwa hanya ada dua polisi yang baik, yaitu “polisi patung” dan “polisi tidur”. Bahkan mereka sering berucap bahwa “polisi tidur saja bisa bikin susah, apalagi sedang berjaga”. Masih banyak lagi ungkapan kekecewaan masyarakat terhadap kinerja polisi, begini katanya: “melaporkan kehilangan kambing ke polisi akan kehilangan sapi”. Jika dikaitkan dengan kemampuan dan daya dukung kepolisian terhadap upaya pemulyaan martabat dan kehormatan Polri, terutama dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, citra kepolisian malah semakin terpuruk.

Di tengah derasnya arus pesimisme masyarakat terhadap Polri, maka hal ini penting untuk dicatat, oleh karena kalangan internal Polri sendiri dianggap kurang tanggap membenahi diri. Citra buram selama ini belum banyak berubah, sehingga beragam kritik pedas masih menerpa korps kepolisian hingga kini. Hubungan polisi dengan masyarakatnya pun, belum kunjung mesra. ”Kerinduan” masyarakat terhadap polisi, seolah berganti menjadi ”kebencian”.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa praktik-praktik perpolisian di Indonesia hingga saat, masih cenderung mengisolasikan aparat kepolisian dari masyarakat yang dilayaninya yang tentunya berdampak pada kinerja kepolisian untuk melakukan pengendalian kejahatan yang lebih efisien. Oleh karena itu, penerapancommunity policing sangat dibutuhkan untuk memberikan ruang bagi para aparat penegak hukum tersebut untuk memperbaiki kembali hubungannya dengan warga masyarakat yang merupakan mitra utamanya. Kemitraan adalah salah satu wujud nyata komunikasi sehingga kedua belah pihak, terlebih pihak kepolisian sebagai pihak yang paling berperan dalam mewujudkan kemitraan yang memberi nilai tambah perlu menerapkan strategi komunikasi yang tepat.

Di tengah-tengah hubungan polisi masyarakat yang fluktuatif, terkadang membara, ada baiknya kita mengenang almarhum Kapolri Jenderal Hoegeng Imam Santoso, yang memaknai jati dirinya sebagai polisi dan perannya di tengah masyarakat. Hoegeng memaknai seorang agen polisi sama saja dengan seorang jenderal polisi. Tentu saja yang terakhir memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang lebih besar. “Hakikat seorang polisi demikianlah, yang membuat saya mencintai tugas kepolisian dan bangga sebagai polisi, tanpa membedakan kedudukan dan pangkat!. Hoegeng membuktikannya dengan tidak pernah merasa malu turun tangan mengambil alih tugas teknis seorang agen polisi yang kebetulan sedang tidak ada atau tidak di tempat. Misalnya jika di suatu perempatan jalan terjadi kemacetan lalu lintas, kadang kala dengan baju dinas Kapolri, beliau menjalankan tugas seorang polisi lalu lintas di jalan raya. “Saya melakukan dengan ikhlas. Sekaligus memberikan contoh teladan tentang motivasi dan kecintaan polisi akan tugasnya, sekaligus memberikan teguran dan peringatan secara halus kepada bawahan yang lalai atau malas!” Dalam persepsinya tentang kehormatan, kewajiban, dan tanggung jawab polisi, maka keinginannya yang pertama adalah memulai menegakkan citra ideal seorang polisi dari diri sendiri. Berbarengan dengan itu menaikkan pula citra seorang komandan polisi yang baik.

Seiring bertambahnya usia, dan terjadinya proses dialektika antara polisi dan masyarakat. Masyarakat berharap Polri, senantiasa mengubah jati dirinya menjadi polisi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Polri bermetamorfosis menjadi sosok polisi yang dipercaya, dicintai dan professional dalam melaksanakan tugasnya. Dan masyarakat harus meresponya dengan sikap positif, namun tetap kritis, suportif dan proposional dalam menyikapi reformasi yang sedang dilaksanakan oleh kepolisian kita. Wajah polisi adalah wajah kita semua, karena polisi lahir dari masyarakat dan berkarya di tengah masyarakat.

Olehnya itu, perlu kiranya aparat kepolisian membangun citra yang dapat dipercaya oleh masyarakat. Polisi yang dipercaya adalah tangga awal untuk merebut hati masyarakat. Hubungan antara polisi dan masyarakat sering diibaratkan sebagai ikan dan air. Ikan jelas tidak bisa hidup tanpa air, demikian pula polisi tidak akan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik tanpa dukungan masyarakat. Dengan demikian, memperoleh dukungan yang ikhlas dari masyarakat menjadi sangat penting untuk kelancaran tugas, sesuai dengan yang diamanatkan doktrin polisi mutakhir shaking hands with the entire community (Satjipto Rahardjo, 1999) bergandengan tangan dengan seluruh komponen strategis masyarakat.

Hati masyarakat hanya bisa direngkuh jika Polisi memahami karakter masyarakat, menaruh simpati dan empati yang tinggi terhadap penderitaan masyarakat, serta betul-betul menempatkan diri sebagai pengayom dan pelayan masyarakat. Polisi ada untuk menjaga keamanan masyarakat secara umum. Dengan demikian, rekomendasi alternatif bagi para pemimpin kepolisian dan jajarannya adalah:

1. Mampu menjadikan masyarakat sebagai mitra kerja,

2. Mensosialisasikan hukum, agar masyarakat menjadikan hukum sebagai solusi penyelesaian masalah, dan bukan sekedar instrumen yang harus dipatuhi dalam bertindak.

3. Memiliki sifat realistis dan kritis mampu menjalin kerjasama dengan masyarakat,

4. Mengetahui dengan benar kondisi dan aspirasi masyarakat.

Jika rekomendasi tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dan peraturan yang berlaku, maka diharapkan Polri dapat mengeliminir segala tantangan, dan mampu mengayomi, melindungai, memelihara kamtibmas dan penegakan hukum secara efektif.